CIMAHI, METROPAGI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak kepada masyarakat dan memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi.
“Kita harus berpihak kepada masyarakat. Namun, perusahaan juga perlu dipikirkan. Jangan sampai berat sebelah, jadi harus ada jalan tengah,” tegas Ngatiyana, Senin (3/3/2025)
Dalam upaya mengatasi PHK, Pemkot Cimahi berencana untuk melakukan pertemuan dengan perusahaan dan pekerja untuk mencapai kesepakatan terkait penyelesaian PHK.
“Harus ada kesepakatan bersama. Bagaimana penyelesaiannya, berapa besarannya, dan teknis pembayarannya. Dulu juga pernah disatukan antara HRD dan karyawan untuk mencari solusi,” ujar Ngatiyana.
Wali Kota Cimahi juga menekankan pentingnya pendataan masyarakat Kota Cimahi yang belum memiliki pekerjaan. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus hadir mengayomi seluruh warga, termasuk mempersiapkan tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja.
“Harus siap dulu. Jangan sampai baru sebulan bekerja sudah keluar. Ini sering terjadi di Cimahi, alasan capek. Namanya juga bekerja pasti capek, tapi kalau ingin penghasilan ya harus mau capek,” katanya.
Ngatiyana berharap ke depan tenaga kerja di Kota Cimahi bisa lebih siap secara mental dan keterampilan, sehingga dapat bertahan lama di dunia kerja dan membantu menekan angka pengangguran.
“Kita ingin masyarakat kita siap untuk bekerja, tidak hanya siap untuk menerima pekerjaan tapi juga siap untuk bertahan lama di dunia kerja,” pungkasnya. (TD27)
