JAKARTA( METROPAGI.COM) – Kebiasaan masyarakat membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap mengurus berbagai keperluan administrasi berpotensi segera berakhir. Melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), pemerintah dan DPR mendorong perubahan besar dalam sistem pelayanan publik yang lebih praktis, proaktif, dan terintegrasi secara digital.
Salah satu terobosan penting yang disiapkan dalam revisi beleid tersebut adalah larangan memfotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi. Bahkan, aturan itu nantinya akan dipertegas dengan ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa perubahan tersebut bukan sekadar penyederhanaan prosedur, melainkan bagian dari transformasi mendasar dalam pelayanan administrasi kependudukan.
“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” kata Khozin dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, selama ini masyarakat masih kerap dibebani berbagai persyaratan administratif, termasuk menyerahkan salinan dokumen identitas yang sesungguhnya sudah dimiliki negara melalui sistem data kependudukan.
Paradigma semacam itu dinilai perlu diubah. Negara tidak seharusnya terus-menerus menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus sibuk memenuhi kebutuhan administrasi, sementara pemerintah semestinya mampu menghadirkan pelayanan yang lebih aktif dan memudahkan.
Karena itu, revisi UU Adminduk diarahkan pada penerapan pendekatan stelsel aktif, yakni pemerintah dituntut lebih proaktif dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat.
“Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.
Tak hanya memangkas urusan fotokopi KTP, perubahan besar lainnya adalah penguatan integrasi data antarlembaga dengan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal.
Melalui sistem tersebut, penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen yang selama ini diterapkan masing-masing instansi diharapkan dapat disederhanakan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan data pribadi yang sebenarnya sudah tersimpan dalam sistem pemerintahan.
“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tandas Khozin.
Jika pembaruan regulasi ini berjalan sesuai harapan, masyarakat bukan hanya akan terbebas dari kerepotan membawa fotokopi KTP, tetapi juga berpeluang menikmati pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terhubung antarlembaga.
Inilah esensi transformasi pelayanan publik: bukan lagi masyarakat yang dipaksa berlari mengurus dokumen, melainkan negara yang harus bergerak lebih cepat untuk melayani warganya. [ rawing]