BEKASI, METROPAGI.COM – Suara kritik mahasiswa menggema hingga ruang kerja pimpinan daerah.
Kamis (9/4/2026), audiensi antara Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dan massa aksi dari Forum Remaja Mahasiswa Utara (Formara) menjadi titik temu antara keresahan dan komitmen perubahan.
Tak sekadar menyampaikan aspirasi, para mahasiswa membawa isu krusial yang selama ini dirasakan masyarakat wilayah utara Kabupaten Bekasi—mulai dari ketimpangan pembangunan, akses pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, hingga sorotan tajam terhadap reformasi birokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan akan dilakukan secara bertahap dan tetap berlandaskan regulasi.
Ia juga meluruskan isu yang berkembang terkait praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
“Selama saya menjabat, belum ada pelantikan jabatan struktural. Yang dilakukan baru sebatas jabatan fungsional,” tegasnya.
Asep menjelaskan, keterbatasan kewenangan sebagai Plt Bupati membuat proses pengisian jabatan struktural harus melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hingga saat ini, izin yang diberikan masih terbatas pada jabatan fungsional.
Ia pun mengakui masih banyak posisi strategis di Pemkab Bekasi yang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt), kondisi yang sudah berlangsung sebelum dirinya menjabat.
Untuk itu, pihaknya akan kembali mengajukan permohonan ke Kemendagri guna mempercepat pengisian jabatan secara definitif.
Dalam hal mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Asep menekankan pentingnya transparansi dan sistem berbasis kompetensi.
Ke depan, kebijakan akan mengacu pada manajemen talenta ASN dengan mekanisme seleksi tiga kandidat terbaik sebelum diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Tak hanya birokrasi, sektor pendidikan dan pemerataan pembangunan juga menjadi sorotan utama. Wilayah utara, termasuk Hurip Jaya, disebut masih membutuhkan perhatian serius.
Asep memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil masyarakat.
Di sektor infrastruktur, kawasan Babelan menjadi prioritas, terutama terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU), kerusakan jalan, hingga persoalan banjir yang tak kunjung usai.
Pemerintah Kabupaten Bekasi, lanjut Asep, telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan PJU.
Ia menegaskan, pembangunan ke depan akan dilakukan lebih merata dengan menetapkan tiga hingga lima titik prioritas di setiap desa.
Persoalan banjir di wilayah utara yang merupakan daerah hilir juga menjadi perhatian serius.
Asep menyebut penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu, mengingat penyebabnya beragam—mulai dari pendangkalan sungai, kiriman air dari hulu, hingga banjir rob di kawasan pesisir.
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, di antaranya normalisasi sungai bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), penataan kawasan hilir, penundaan izin pembangunan di daerah rawan banjir, hingga kajian pembangunan embung dan sodetan.
“Kami juga telah melakukan penanganan darurat saat banjir, termasuk evakuasi masyarakat secara langsung di lapangan,” pungkasnya.
Audiensi ini menjadi sinyal bahwa ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa masih terbuka—dan harapan akan perubahan kini menunggu untuk dibuktikan.(*)
Sumber: bekasikab.go.id
