DI SEBUAH shelter sederhana di sudut Jatisampurna, pagi datang bersama suara kendaraan dan langkah kecil anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki. Mereka duduk melingkar di atas tikar tipis. Buku tulis lusuh terbuka di pangkuan. Pensil pendek digenggam erat, seolah tak ingin dilepas.
Saat ditanya ingin jadi apa, mereka menjawab hampir bersamaan, dengan mata yang berbinar: ingin sekolah. Sesederhana itu.
Namun bagi sedikitnya 40 anak binaan Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, sekolah bukan hanya soal kemauan. Mimpi itu terhenti oleh sesuatu yang tak pernah mereka pahami: selembar akta kelahiran. Mereka tidak punya.
Sebagian orang tua mereka tak memiliki KTP.
Tak punya Kartu Keluarga. Tak punya alamat tetap.
Mereka ada, bernapas, tertawa, menangis—tetapi di atas kertas, mereka seakan tak tercatat.
Hak yang Lahir Bersama Tangis Pertama
Setiap anak yang lahir membawa tangis pertama sebagai tanda kehidupan. Bersamaan dengan itu, sebenarnya melekat hak-hak dasar: hak untuk hidup layak, hak untuk dilindungi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.
Namun bagi anak-anak pemulung di Jatisampurna, hak itu terasa seperti sesuatu yang jauh dan sulit digapai. Untuk sekadar mendaftar sekolah, mereka harus melewati labirin administrasi: mengurus KTP orang tua, membuat KK, mencatatkan pernikahan di KUA, mengajukan akta kelahiran, hingga mendapatkan Kartu Identitas Anak.
Proses yang bagi sebagian orang mungkin hanya urusan meja dan stempel, bagi mereka adalah perjalanan panjang penuh biaya, tenaga, dan kebingungan.
“Bagaimana anak diminta akta kelahiran jika orang tuanya saja tidak punya identitas?” ujar pengurus yayasan dengan mata yang tak mampu menyembunyikan keprihatinan. Pertanyaan itu menggantung. Sunyi. Tetapi menyentak hati.
- Di Antara Bau Rongsok dan Harapan
Setiap hari, sebagian anak membantu orang tua memulung. Mereka menyusuri jalanan, memanggul karung lebih besar dari tubuhnya. Tangan kecil itu terbiasa memilah botol plastik, kardus, besi bekas. Kulit mereka legam terbakar matahari.
Namun di balik semua itu, mereka menyimpan cita-cita yang bersih dan jernih. Mereka ingin memakai seragam merah putih. Ingin membawa tas di punggung, bukan karung di bahu.
Ingin duduk di bangku kelas, bukan di pinggir jalan.
Ingin dipanggil namanya saat absensi—bukan sekadar disebut “anak pemulung”.
Betapa sederhana mimpi itu. Betapa wajar harapan itu. Yang terasa menyakitkan bukan hanya kemiskinan mereka, tetapi ketika kemiskinan merampas akses pada hak paling dasar: pendidikan.
Tanpa sekolah, lingkaran itu akan terus berputar.
Anak yang tak sekolah hari ini, bisa menjadi orang tua tanpa akses esok hari. Dan kemiskinan pun diwariskan, bukan diputuskan.
Mereka Tidak Meminta Dikasihaani
Anak-anak itu tidak meminta dikasihani. Mereka hanya ingin diakui keberadaannya. Ingin dianggap ada. Ingin diberi kesempatan yang sama seperti anak-anak lain di kota ini.
Konstitusi menjamin pendidikan untuk semua. Tetapi di lapangan, selembar dokumen bisa menjadi tembok tinggi yang tak kasat mata.
Di shelter kecil itu, mereka tetap belajar. Mengeja huruf demi huruf. Menulis angka dengan penuh kesabaran. Meski belum resmi menjadi siswa, semangat mereka tak pernah berhenti menjadi pelajar.
Di mata mereka, sekolah bukan sekadar ruang kelas.
Sekolah adalah jalan keluar.
Sekolah adalah harga diri.
Sekolah adalah harapan untuk hidup yang lebih baik.
Dan hak itu—hak untuk bermimpi dan belajar—seharusnya tak pernah gugur hanya karena mereka lahir dalam keterbatasan.
Di Jatisampurna, di balik tumpukan rongsok dan debu jalanan, ada anak-anak yang masih percaya pada masa depan.
Pertanyaannya kini sederhana:
apakah kita juga percaya bahwa mereka layak mendapatkannya? ( bintang satya mahaputera)
