BEKASI, METROPAGI.COM – Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi pengelolaan anggaran publik, dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, mulai bergerak ke arah yang lebih progresif dan berbasis gagasan.
Bukan lagi sekadar ajang adu popularitas, Pilkades kini berubah menjadi ruang kompetisi ide yang menekankan masa depan tata kelola desa yang lebih terbuka dan partisipatif.
Salah satu bakal calon kepala desa, Rudi Rochman, hadir dengan pendekatan yang cukup berbeda.
Ia menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan, terutama dalam pengelolaan Dana Desa yang selama ini menjadi perhatian publik.
Menurutnya, pembangunan desa tidak boleh hanya dikendalikan oleh pemerintah desa semata, melainkan harus melibatkan warga sebagai bagian dari sistem kontrol sosial.
“Pengawasan Dana Desa yang paling efektif adalah melalui partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Warga harus terlibat, bukan hanya menunggu hasil pembangunan,” ujar Rudi Rochman, Senin (11/5/2026).
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan keterlibatan masyarakat, setiap program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran serta meminimalisir potensi penyimpangan.
Gagasan tersebut muncul di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pengelolaan dana desa yang lebih terbuka dan dapat diawasi bersama.
Hal ini sekaligus mencerminkan perubahan pola pikir masyarakat desa yang kini semakin kritis terhadap penggunaan anggaran publik.
Pilkades Karangasih sendiri merupakan bagian dari rangkaian Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi yang diprediksi berlangsung kompetitif.
Para bakal calon tidak hanya membawa visi kepemimpinan, tetapi juga menawarkan berbagai inovasi tata kelola desa.
Dengan berkembangnya ide-ide baru dari para kandidat, Pilkades Karangasih tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga momentum penting untuk menentukan arah pembangunan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. (DeHa Aja)
