SUBANG, METROPAGI.COM – Suasana ramai yang biasanya dipenuhi tawa wisatawan di kawasan pemandian air panas Ciater mendadak berubah tegang.
Deru alat pembongkaran terdengar memecah aktivitas para pedagang kecil di area blok parkir barat kawasan wisata Sari Ater Hot Spring Resort, Selasa (26/5/2026).
Di tengah rencana pengembangan destinasi wisata, sejumlah kios pedagang dibongkar hingga memunculkan keluhan dan keresahan warga terdampak.
Para pedagang mengaku kecewa karena pembongkaran yang diduga dilakukan pihak PT Nimo Resort itu disebut berlangsung tanpa musyawarah maupun kesepakatan yang jelas dengan masyarakat.
Lokasi pembongkaran berada di wilayah Desa Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang.
Kawasan tersebut selama bertahun-tahun menjadi tempat bergantung hidup bagi pedagang kecil yang mencari nafkah dari aktivitas wisatawan.
Kini, sebagian pedagang mengaku bingung menentukan langkah setelah tempat usaha mereka dibongkar tanpa kepastian relokasi maupun solusi lanjutan.
Koordinator Lapangan Kios Pedagang Dari Ater (KIPSA), Irwan, menegaskan para pedagang sejatinya tidak menolak pengembangan kawasan wisata. Namun, menurutnya, proses komunikasi dengan warga seharusnya dilakukan lebih dulu agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
“Kami bukan menolak pembangunan atau pengembangan wisata. Warga sadar kawasan ini akan dikembangkan. Tapi harusnya ada musyawarah terlebih dahulu, jangan langsung dibongkar begitu saja. Pedagang juga perlu waktu untuk persiapan relokasi maupun mencari tempat usaha baru,” ujar Irwan.
Ia menilai langkah pembongkaran tanpa dialog terbuka mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama bagi pedagang kecil yang selama ini menggantungkan kebutuhan keluarga dari hasil berjualan di kawasan tersebut.
Selain itu, KIPSA juga menyoroti persoalan kompensasi yang dinilai tidak transparan dan tidak merata.
Dari total bangunan terdampak, hanya empat bangunan yang disebut menerima kompensasi, sementara sekitar delapan kios lainnya tidak mendapatkan kompensasi sama sekali.
“Ini yang jadi pertanyaan besar bagi para pedagang. Kenapa hanya sebagian yang mendapat kompensasi, sedangkan yang lain tidak. Padahal sama-sama terdampak pembongkaran. Ini jelas menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan,” tegasnya.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan warga. Mereka berharap pengembangan kawasan wisata tetap memperhatikan aspek sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.
Para pedagang juga meminta pemerintah daerah serta instansi terkait turun tangan melakukan mediasi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Jangan sampai dalih pengembangan wisata justru mengorbankan rakyat kecil yang selama ini hidup dari berdagang di kawasan tersebut,” pungkas Irwan. (DS)
