BOGOR ( METROPAGI) – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berperspektif gender. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya pejabat yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Bekasi menggelar Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) dan Pejabat Fungsional. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Bogor pada 5 hingga 7 Juni 2026 tersebut diikuti sebanyak 67 peserta.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan pemahaman sekaligus memperkuat kemampuan para pejabat dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan. Mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi.
Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Drs. H. Endin Samsudin, M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan Pengarusutamaan Gender tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi atau program formal. Lebih dari itu, diperlukan komitmen kuat dari pimpinan serta kemampuan aparatur dalam menerjemahkan prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan dan pelayanan publik.
Menurutnya, Pejabat Pimpinan Tinggi memiliki posisi strategis sebagai pengarah kebijakan, sementara Pejabat Fungsional berperan penting dalam memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pengarusutamaan gender sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan ketajaman analisis para pejabat fungsional dalam menyusun kebijakan. Melalui pelatihan ini, kami berharap setiap program dan anggaran yang disusun ke depan benar-benar responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada yang tertinggal,” ujar Endin.
Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif dari narasumber yang memiliki keahlian di bidang gender dan perencanaan pembangunan. Materi tidak hanya disampaikan melalui pemaparan teori, tetapi juga dilengkapi simulasi serta studi kasus dengan membedah dokumen perencanaan dari masing-masing perangkat daerah.
Pendekatan tersebut dimaksudkan agar peserta memiliki kemampuan praktis dalam mengenali persoalan kesenjangan gender, menganalisis kebutuhan kelompok masyarakat, sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan demikian, perspektif gender tidak berhenti sebagai konsep dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas program dan alokasi anggaran pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bekasi juga menargetkan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang responsif gender serta penguatan peran Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Focal Point di setiap perangkat daerah.
Penguatan kedua unsur tersebut menjadi penting agar implementasi PUG dapat berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
Pada akhirnya, pembangunan yang responsif gender bukan semata-mata berbicara tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan secara adil.
Dengan memperkuat kapasitas kepemimpinan dan kompetensi aparatur, Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya membangun birokrasi yang semakin adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat. ( rawing)
