KETEGANGAN geopolitik yang kembali memanas di kawasan Timur Tengah menyisakan banyak pertanyaan bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu gelombang reaksi internasional.
Di tengah situasi tersebut, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menyarankan pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih berhati-hati dalam forum internasional.
Menurut Jimly, Indonesia sebaiknya menangguhkan kewajiban keanggotaannya di Board of Peace (BoP). Namun, penangguhan yang dimaksud bukanlah bentuk pengunduran diri, melainkan sikap sementara hingga situasi global menjadi lebih jelas dan kondusif.
Board of Peace adalah forum internasional yang dibentuk untuk mengawasi perdamaian dan rekonstruksi Gaza serta mendorong penyelesaian konflik Palestina–Israel
Ia menjelaskan bahwa penangguhan tersebut dapat dilakukan dengan dua syarat utama. Pertama, hingga konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mereda. Kedua, hingga ada kepastian mengenai jadwal pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina.
“Penangguhan ini bukan berarti kita mundur dari keanggotaan. Kita hanya menyatakan menunda kewajiban sampai dua hal itu terpenuhi,” ujar Jimly saat menyampaikan pandangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3).
Bagi Jimly, sikap tersebut mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dunia sekaligus tetap teguh mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam pandangannya, langkah diplomatik yang bersifat sementara dapat menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak menutup mata terhadap dinamika konflik yang terus berkembang.
Ia menilai, jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi—yakni konflik mereda dan ada kepastian pengakuan Israel terhadap Palestina—maka Indonesia dapat kembali aktif menjalankan perannya dalam forum tersebut.
Di tengah ketidakpastian global, saran ini menjadi pengingat bahwa diplomasi sering kali berjalan di jalur yang penuh pertimbangan. Bukan sekadar soal hadir atau tidak dalam sebuah forum internasional, tetapi juga tentang bagaimana menjaga prinsip, solidaritas kemanusiaan, serta kepentingan nasional secara seimbang. (anandita kamila maheswari)
