SUBANG, METROPAGI.COM — Pelaksanaan proyek pelebaran Jalan Provinsi ruas perbatasan Bantarwaru, Kabupaten Indramayu – Cibogo, Kabupaten Subang disorot Forum Arus Bawah Subang. Proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai puluhan miliar rupiah itu dinilai memiliki sejumlah kejanggalan dalam metode kerja, mutu, hingga aspek keselamatan.
Koordinator Forum Arus Bawah Subang, Andi L. Hakim, menyoroti proses pelebaran dan pemadatan bahu kiri dan kanan jalan. Menurutnya, di sejumlah titik material bahu jalan digali lalu langsung dilakukan pengecoran beton. Pekerjaan tersebut dilakukan pada malam hari dengan alasan menghindari kemacetan.
“Yang kami soroti adalah metode pekerjaannya. Untuk pelebaran dan pemadatan, justru digali kemudian langsung dilakukan pengecoran beton. Pekerjaan dilakukan malam hari, mungkin untuk menghindari kemacetan. Tetapi yang perlu dipertanyakan, apakah pengawasannya sudah benar-benar intensif?” kata Andi kepada wartawan di Subang, Kamis (13/8/2026).
*Ditemukan Cor Beton Retak*
Andi mengaku menemukan indikasi penurunan mutu di lapangan. Sejumlah titik cor beton yang baru dikerjakan sudah terlihat retak pada siang hari.
“Kami melihat ada coran yang di siang hari sudah banyak yang mengalami retak. Ini tentu perlu dipertanyakan, apakah proses pelaksanaan, material maupun metode pengecorannya sudah sesuai spesifikasi teknis,” ujarnya.
Ia meminta dilakukan pengecekan terhadap spesifikasi beton, ketebalan, mutu, serta tahapan pekerjaan sebelum pengecoran.
“Spek beton dan seluruh tahapan pekerjaan perlu diperiksa. Kalau memang sudah sesuai spesifikasi, tentu harus bisa dibuktikan secara teknis. Tetapi kalau ada yang tidak sesuai, harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan,” tegas Andi.
*Aspek Keselamatan Diabaikan*
Selain mutu, Forum Arus Bawah juga menyoroti keselamatan pengguna jalan. Lubang galian di bahu jalan untuk keperluan pengecoran dinilai minim pengamanan.
“Dari sisi keselamatan lalu lintas, lubang galian harus diberi pembatas atau garis pengaman yang kuat dan tidak mudah roboh, sehingga bisa menjadi tanda bagi pengendara. Jangan sampai pekerjaan proyek justru menimbulkan potensi kecelakaan,” kata Andi.
Menurutnya, proyek dengan anggaran besar dan berada di jalur vital antar kabupaten harus mendapat pengawasan berlapis dari pelaksana dan konsultan pengawas.
“Kami meminta pengawasan terhadap proyek ini dilakukan secara intensif. Jangan sampai karena mengejar percepatan pekerjaan, aspek kualitas dan keselamatan justru terabaikan,” ujarnya.
*Minta Keterbukaan dari Pemprov*
Forum Arus Bawah Subang mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana untuk memberikan penjelasan terbuka terkait metode pelaksanaan di lapangan.
Hal itu penting agar proyek yang menggunakan anggaran publik benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan memiliki umur layanan sesuai perencanaan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut. (DS)
