SUBANG, METROPAGI.COM – Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, Kabupaten Subang kembali menorehkan catatan positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Subang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi momentum istimewa bagi Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita atau yang akrab disapa Kang Rey. Pasalnya, raihan WTP tahun ini merupakan yang pertama sejak dirinya memimpin Kabupaten Subang.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Kang Rey yang hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurrachman, di Gedung BPK Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sekitar 20 kepala daerah se-Jawa Barat, Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah itu menunjukkan konsistensi Pemkab Subang dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap LKPD dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara untuk memastikan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara profesional, independen, objektif, dan berkualitas sehingga hasilnya dapat dipercaya serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Firman menerangkan bahwa opini BPK diberikan berdasarkan empat indikator utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Menurutnya, proses pemeriksaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kang Rey menyambut raihan WTP tersebut dengan penuh rasa syukur. Namun, ia menegaskan bahwa predikat WTP tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir ataupun prestasi yang membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Ketika mendapatkan WTP, bukan berarti kita berhenti berbenah. WTP bagi kami bukan prestasi, melainkan acuan dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan. Alhamdulillah, Kabupaten Subang kembali meraih WTP untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut dan ini menjadi WTP pertama di masa kepemimpinan saya,” kata Kang Rey.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama terkait temuan berulang dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Setiap temuan harus diselesaikan dan diperbaiki. Kami terus melakukan evaluasi agar temuan-temuan yang berulang, termasuk terkait Dana BOS, tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kang Rey menilai opini WTP merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan anggaran yang dilakukan selama satu tahun berjalan.
“LHP ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Sebagai Bupati bersama seluruh kepala perangkat daerah, kami memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan tahun ini tidak menemukan persoalan krusial maupun kerugian yang signifikan,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, Kang Rey mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala perangkat daerah, camat, kepala desa hingga kepala sekolah untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Saya berharap seluruh kepala OPD, camat, kepala desa, kepala sekolah, dan seluruh objek pemeriksaan BPK menjadikan hasil hari ini sebagai bahan evaluasi. Tahun depan harus lebih baik lagi, lebih matang dalam perencanaan, lebih tertib dalam pelaksanaan, dan lebih kuat dalam pertanggungjawaban,” pungkasnya.
Raihan WTP kedelapan berturut-turut ini menjadi sinyal bahwa komitmen Pemkab Subang dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan terus berjalan.
Namun lebih dari sekadar penghargaan administratif, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (DS)
