METROPAGI.COM, JAKARTA – Di tengah ambisi besar pemerintah mencetak generasi sehat dan bebas stunting, muncul sorotan tajam terkait efektivitas program pemenuhan gizi nasional.
Gerakan Rakyat menilai, tanpa keberanian mengevaluasi arah kebijakan, program tersebut berpotensi menjadi proyek mahal tanpa dampak signifikan.
Sorotan itu disampaikan menyusul masih tingginya angka stunting yang terkonsentrasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Ironisnya, kelompok masyarakat di wilayah tersebut dinilai belum sepenuhnya tersentuh program secara optimal.
Juru Bicara Gerakan Rakyat, Sarifadilah Aziz atau Sarai, menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpijak pada realitas di lapangan, bukan sekadar konsep di atas kertas.
“Pendekatan kebijakan harus dimulai dari pemetaan yang jujur. Tanpa itu, program sebesar apa pun tidak akan efektif,” ujar Sarai dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Sarai juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa program tersebut harus dijalankan dengan arah yang jelas dan berbasis prioritas.
Menurutnya, MBG seharusnya difokuskan pada masyarakat miskin, daerah rawan stunting, serta wilayah 3T agar benar-benar menjadi instrumen strategis dalam menekan angka stunting nasional.
“MBG adalah program baik, tetapi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik berubah menjadi pemborosan karena salah prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gerakan Rakyat juga memberikan catatan kritis terhadap besarnya anggaran program yang mencapai Rp268 triliun dalam APBN 2026.
Sarai menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Program yang menggunakan uang rakyat tidak boleh dijalankan secara serampangan atau berorientasi proyek. Apalagi jika melibatkan pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya,” ungkapnya.
Ia turut menyoroti pelaksanaan program di sejumlah kota besar yang dinilai kurang tepat, mengingat wilayah perkotaan bukan menjadi episentrum utama persoalan stunting maupun kemiskinan ekstrem.
“Jika program ditempatkan di wilayah yang tidak prioritas, maka risiko pemborosan anggaran sangat besar dan tujuan kebijakan bisa melenceng,” tambahnya.
Untuk itu, Gerakan Rakyat mendorong pemerintah melakukan penataan ulang prioritas program pemenuhan gizi nasional agar lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
“Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan, khususnya masyarakat miskin, daerah rawan stunting, dan wilayah 3T yang selama ini masih menunggu kehadiran negara,” tutup Sarai. (Dudun Hamidullah)
