JAKARTA, METROPAGI.COM – Presiden Prabowo Subianto secara konsisten membangun narasi anti-korupsi sejak masa kampanye hingga awal kepemimpinannya. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan berkomitmen memberantas korupsi.
Dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2024, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Pernyataan itu kembali diperkuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024, di mana ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.
Dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Ridwan Sutandi, menilai konsistensi narasi anti-korupsi Prabowo berperan penting dalam membangun ekspektasi publik dan memperkuat legitimasi kebijakan anti-korupsi.
“Dengan secara berulang menyampaikan pesan serupa di berbagai forum, Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum,” kata Ridwan, Minggu, 2 Maret 2025.
Pemerintahan Prabowo juga menunjukkan sikap tegas dalam menindak kasus korupsi. Dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, Prabowo menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat adanya penurunan sebesar 15% pada indikator potensi korupsi di lingkungan pemerintahan dalam tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
Selain tindakan tegas terhadap birokrasi, Prabowo juga menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan. Setiap kebijakan anti-korupsi dikomunikasikan melalui pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial. Dalam Konferensi Pers Kebijakan Anti-Korupsi pada Januari 2025, Prabowo memaparkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.
Strategi keterbukaan ini berdampak pada peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal 2025 oleh Transparency International Indonesia.
Pemerintah juga memperkuat hubungan dengan lembaga penegak hukum. Dalam kasus dugaan megakorupsi Rp271 triliun yang melibatkan tersangka Harvey Moeis, Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan tanpa intervensi politik.
“Prabowo juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20?lam APBN 2025 serta mendukung revisi UU KPK guna mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan,” kata Ridwan.
Kejaksaan Agung mencatat peningkatan 30?lam penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, KPK melaporkan kenaikan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 40% pada periode November 2024 hingga Januari 2025.
Ridwan menilai kebijakan anti-korupsi yang diterapkan Prabowo berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Komitmen itu diwujudkan dalam bentuk pakta integritas yang harus ditandatangani seluruh anggota kabinet dan kepala lembaga. Selain itu, sistem evaluasi kinerja triwulanan juga memasukkan indikator integritas dan transparansi.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2025 menunjukkan 68% responden percaya terhadap keseriusan Prabowo dalam pemberantasan korupsi, meningkat dari 52% pada Oktober 2024.
“Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik terhadap komitmen anti-korupsi pemerintahan ini,” kata Ridwan.
(Al Abrar)
Sumber: Metrotvnews.com
