CIMAHI, METROPAGI.COM – Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Partisipatif Kelurahan Setiamanah Kota Cimahi dengan tema “Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia” tahun anggaran 2025 digelar di aula kantor Kelurahan Setiamanah , Jl. Ubed No. 1 Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Kamis (9/1/2025).
Lurah Setiamanah Ratih Dwi Setia Putri S.STP, mengatakan skala prioritas pembangunan di Kelurahan Setiamanah pada tahun 2025 difokuskan pada bidang fisik, dimana beberapa usulan lain seperti bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan tetap menjadi perhatian.
“Pada FGD yang pada hari ini dilaksanakan, yaitu untuk tahun 2025 usulan yang paling di prioritaskan adalah bidang fisik, selain daripada empat usulan lain yang tentunya tetap menjadi perhatian” kata Ratih kepada Wartawan usai acara.
Dikatakan Ratih, pembangunan fisik akan di fokuskan pada sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa RW di kelurahan Setiamanah masih belum memiliki kantor RW dan intensif untuk lembaga masyarakat dinilai belum memadai.
“Prioritas lebih kepada sarana dan prasarana yang betul-betul diperlukan masyarakat, seperti kantor RW dan intensif yang memadai untuk lembaga masyarakat ,” ucapnya.
Dalam kaitannya, Ratih juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia di masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan dan pendidikan, juga perbaikan gizi untuk masyarakat. Iya juga menyebut penyakit tertentu di kota Cimahi masih cukup tinggi dan menjadi tantangan yg harus segera diatasi.
Menurut Ratih, masyarakat sering kali baru mengurus JKN atau BPJS Kesehatan ketika sudah sakit atau berbondong-bondong datang ke kelurahan untuk membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) saat keadaan mendesak.
“Tantangan kami adalah mengubah mindset masyarakat. Jangan sampai mereka baru bertindak ketika sudah sakit. Sosialisasi kepada RT dan RW sangat diperlukan untuk menyampaikan hal ini,” tegasnya.
Selain kesehatan, Ratih juga menekankan pentingnya kebersihan lingkungan, terutama dalam mengatasi masalah sampah yang menjadi isu darurat di wilayahnya.
“Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengurangi ritase sampah dari rumah tangga. Jangan hanya berharap pemerintah yang bertindak, masyarakat juga harus berkontribusi,” jelasnya.
Ratih berharap pemerintah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang agar masyarakat lebih aktif dalam mendukung program pembangunan.
“Kami berupaya menjembatani masyarakat dan pemerintah agar fasilitas yang diperlukan benar-benar tersedia dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.(Tedy)
