YOGYAKARTA, METROPAGI.COM – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan pemerintahan baru tetap harus didukung di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu terlepas dari proses Pemilu 2024 yang disertai sejumlah hal.
“Jangka pendeknya, jangan sampai jabatan diisi menteri oportunistik,” kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.
Sebagai presiden, Prabowo Subianto harus bisa memilih posisi-posisi pembantunya menjalankan pemerintahan dengan tepat. Hal ini agar pemerintahan bisa berjalan baik di sejumlah aspek.
“Kalau diisi menteri oportunistik, merugikan presiden. Nantinya juga rakyatnya sendiri,” jelas Busyro.
Busyro mengatakan presiden terpilih Prabowo tak boleh hanya semacam cek kosong dalam menjalankan tugas. Dalam gambaran Busyro, presiden baru harus membenahi hukum yang kadung bermasalah.
“Jika 100 hari pertama mempunyai agenda mengaktualisasi, menerbitkan Perppu (peraturan presiden pengganti undang-undang) KPK yang baru,” kata dia.
Ia mengatakan UU baru KPK perlu dikembalikan sebagaimana UU lama, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ia merasa UU lama lebih baik dalam menjadi dasar pemberantasi korupsi dibanding yang baru.
“Maka kehormatan presiden terpilih menerbitkan Perppu pemulihan UU KPK yang lama, kemudian direvisi,” ungkapnya.
Ia menyadari revisi UU akan memakan daya dan waktu lama. Namun, langkah awal itu apabila dilakukan akan jadi hal tepat dalam pemberantasan korupsi.
Selain itu, Busyro menambahkan, sejumlah UU perlu dirvisi, seperti UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada. Menurut dia, deretan UU itu sangat lemah karena dibuat oleh pihak-pihak yang menjalankan aturan itu sendiri.
Sumber: metrotvnews.com